Rembang, Indonesianews.co.id
Langkah pemerintah saat ini yakni “mengurangi” subsidi BBM, bukan “menaikan” harga BBM.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Rembang H. Abdul Hafidz saat Focus Group Discussion (FGD) Dampak Kenaikan BBM dan Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Lantai IV Kantor Bupati Rembang, Rabu 7 September 2022.
Bupati mengatakan, hampir 1/4 dari pendapatan negara telah digunakan untuk subsidi BBM, yaitu sebanyak 502 triliun dari 2.200 triliun pendapatan negara. Jadi bisa dipastikan hal tersebut berdampak pada kurangnya pembangunan di sektor yang lainnya.
Sehingga Bupati berharap kepada peserta yang hadir untuk ikut mensosialisaikan bahwa Pemerintah hakikatnya bukan menaikkan harga BBM, tetapi mengurangi subsidi BBM.
Oleh karena itu, dengan diterapkannya konsep dan kebijakan seperti ini, Pemerintah berharap masyarakat bisa memahami kondisi yang sedang dialami, lanjutnya.
Terkait hal ini, Bupati juga menekankan untuk terus melakukan operasi pasar terkait stabilisasi harga pasar, terutama bahan pokok pangan.
Bupati menambahkan, terkait penyaluran aspirasi masyarakat, Ia menyambut baik serta mengajak untuk duduk bersama. Menurutnya sudah tidak masanya demo, unjuk rasa dan berorasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang HM. Hanies Cholil Barro’ mengatakan bahwa terkait updating DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bisa memanfaatkan aplikasi “Usul Sanggah” dari Kemensos.
Gus Wabup juga menghibau kepada masyarakat agar tidak panik terkait hal ini, pasalnya Pemerintah sudah menyiapkan segalanya, Pemkab tinggal menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat baik Kemendagri dan Kemenkeu terkait DAU 2% tersebut.
FGD yang diikuti oleh unsur kelompok masyarakat baik petani, nelayan, jasa transportasi, pekerja dan mahasiswa ini berjalan dengan interaktif. Sebelumnya telah berlangsung paparan dari Sekretaris Daerah Rembang Drs. Fahrudin,SH,. MH,. CFrA., Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan,SH,.SIK, dan Komandan Kodim 0720 Letkol. Czi Parlindungan Simanjuntak.
Sumber : Prokompinda Setda Rembang.
Editor : Trisno
