Jakarta, Indonesianews.co.id
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dibangun dengan anggaran Rp2.6 triliun tidak dimaksimalkan penggunaannya sebagai bandara komersil, bahkan bandara itu sempat vakum sekitar 3 tahun.
Bandara tersebut berdiri diatas areal lahan 1.800 hektar yang sama dengan luas areal Bandara Soekarno-Hatta saat ini.
“Berarti untuk Bandara tersebut telah dikorbankan areal lahan pertanian yang sebelumnya bisa menghasilkan sekitar 40.000 ton beras bila perhektarnya 8 ton untuk 3 kali panen. “Sampai saat inipun masyarakat seluruh Indonesia dan Jawa Barat harus memberikan subsidi untuk operasional dari bandara tersebut, yaitu sebesar 6 miliar untuk biaya perawatannya dan listrik 450 juta perbulan, padahal bandara tersebut pemanfaatannya sangat minim untuk kebutuhan transportasi publik/masyarakat dan bahkan mendekati zero untuk pemakaiannya” kata Penerima Nominator Anggota DPR-RI teraspiratif 2019 ini,
Lebih disayangkan lagi, pemilik sapaan akrab BHS ini mengungkapkan, penggunaan bandara untuk Umroh mengalami pembatalan di tanggal 7 Nov 2022. Sedangkan di tanggal 20 Nov 2022, hanya ada sekitar 45 orang jamaah umroh dari biro travel Al-Bahjah Cirebon yang berasal dari warga Cirebon, Majalengka dan Tasikmalaya. Mereka terbang satu pesawat Garuda yang sebelumnya telah terbang dari Bandara Cengkareng dengan telah membawa sekitar 200 jamaah umroh.
“Ini tentu mengorbankan jamaah yang terbang dari bandara Soekarno-Hatta karena harus memutar melalui Bandara Kertajati,” ujarnya.
Dia menjelaskan Kementerian Perhubungan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk transportasi publik, apalagi ini untuk perjalanan Tamu Allah.
, bukan memanfaatkan Bandara Kerta Harusnya mereka tidak dikorbankan untuk Ambisi Pencitraan yang seakan akan menggunakan Bandara Kertajati adalah dalam jumlah banyak sekitar 200 lebih jamaah Umroh dari wilayah tersebut (sesuai berita disurat kabar) dan seharusnya Kemenhub faham bahwa prinsip daripada transport harus cepat, aman, nyaman dan selamat, sesuai dengan prinsip dari transportasi yang harus diterima oleh masyarakat. Tegasnya
Lebih lanjut, BHS menuturkan “Apalagi saat 45 jamaah umroh lewat di Bandara Kertajati sebagian besar tenant tutup, stand yang buka hanya 3 yaitu CFC, Indomaret dan minuman sedangan kebutuhan lainnya tidak tersedia seperti halnya pulsa, kartu telephon dan lain sebagainya.”
BHS melanjutkan, sangat disayangkan pada saat pemberangkatan jamaah umroh yang pertama kali tersebut tidak dilepas oleh pejabat tertinggi struktural di Kemenhub, misalnya ; Menteri Perhubungan, Sekjen atau Dirjen Perhubungan Udara termasuk pimpinan pejabat Provinsi dan Daerah seperti misalnya Gubernur dan Bupati di Wilayah Jawa Barat juga tidak hadir, padahal mereka adalah calon Tamu Allah yang harus dilayani jauh lebih baik daripada penumpang biasa dan ini merupakan program pemberangkatan perdana jemaah umrah dari Bandara Kertajati tersebut”Tukasnya
“Kalau dilihat dari sedikitnya minat masyarakat Jawa Barat untuk menggunakan bandara tersebut termasuk airline yang ada dan juga masyarakat umum, maka sebenarnya bandara ini dibangun dengan satu study kelayakan dan perencanaan yang buruk, dan ini Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut”Tukas BHS
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini mengharapkan Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi harus menciptakan terwujudnya satu integrasi yang maksimal antara bandara tersebut dengan kota kota disekitar bandara misalnya ; Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan dan bahkan Bandung yang sampai dengan saat ini konektivitas kota kota dengan bandara tersebut sangat minim dan mahal. Juga dorongan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota kepada ASN dan masyarakatnya untuk mau menggunakan bandara tersebut masih relatif sangat minim. Tutup BHS
