Rembang, Indonesianews.co.id
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo banyak mendapatkan usulan terkait infrastruktur khususnya perbaikan jalan saat Musrenbang di wilayah Jekutibanglor (Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora), di Pendapa Kabupaten Rembang, Kamis (16/3/2023).
Infrastruktur yang banyak diusulkan adalah perbaikan jalan.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan, kondisi jalan di wilayah Rembang banyak mengalami kerusakan. Diakui, sudah ada anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan, namun masih kurang.
“Masih banyak jalan alternatif yang kondisinya rusak. Kebanyakan di daerah perbatasan dengan kabupaten lain. Seperti Jalan Sulang- Krikilan, jembatan penghubung Jatihadi dan lainnya. Kami berharap bantuan dari Pak Ganjar untuk pembangunan ini,” kata dia.
Usulan terkait perbaikan jalan juga disampaikan Bupati Jepara, Kudus, Pati dan Blora. Selain itu, pembangunan RTLH, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain, juga ikut diusulkan.
Menanggapi hal itu, Ganjar mengatakan sudah bergerak cepat untuk penanganan jalan rusak. Pihaknya telah mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, baik dari provinsi, kabupaten, hingga pemerintah pusat.
“Alhamdulillah kami sudah dibantu. Seperti jalan di Rembang ini akhirnya dapat ratusan miliar. Mudah-mudahan selesai tahun ini,” katanya.
Selain Rembang, bantuan perbaikan jalan juga diberikan kepada daerah lain di seluruh Jawa Tengah. Total sekitar Rp1,1 triliun bantuan yang diberikan pusat untuk perbaikan jalan di Jateng.
“Mudah-mudahan Musrenbang juga membuka mata kita semuanya termasuk dari DPRD agar politik anggaran kita nantinya, mesti disiapkan untuk mengarahkan atau mengantisipasi situasi seperti itu terulang. Maka tadi saya propose langsung, mungkin nggak ya teman-teman DPRD agar penanganannya lebih cepat. Kita lakukan APBD perubahan yang lebih cepat. Lebih maju,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan, usulan masyarakat melalui e-Musrenbang sudah masuk 14.717 usulan, dengan total usulan anggaran Rp 22,1 triliun. Nantinya, semua usulan itu akan diklasifikasi mana yang menjadi prioritas.
“Nanti akan ada desk, teknis sifatnya antar kabupaten atau kota, prioritasmu yang mana, anggaran kita berapa. Sehingga pada saat itu nanti, kami akan bisa tahu dari kemampuan yang ada itu berapa, kemudian yang bisa diberikan,” katanya.
Menurut gubernur, hal itu butuh keputusan politik. Sebab, tidak mungkin semua usulan bisa dieksekusi. Per tahun rata-rata Rp 6 triliun dari anggaran usulan yang bisa dikerjakan.
“Tapi tentu kami tidak tinggal diam. Sisanya nanti kami konsolidasikan dengan kekuatan lain. Bisa APBD, APBDes, sampai APBN. Sebab pasti itu bisa kita selesaikan dengan kolaborasi semuanya,” pungkasnya.
Musrenbang wilayah yang digelar Ganjar dilaksanakan di enam eks karesidenan di Jawa Tengah.
Saat pelaksanaan Musrenbangwil di eks Karesidenan Pati, sejumlah pihak dilibatkan. Mulai unsur pejabat, masyarakat sipil, kelompok disabilitas, forum anak dan perempuan. (Tanti/Trisno).
