Jakarta, Indonesianews.co.id
Peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam menjadikan komoditas kelapa sawit sebagai pilar ekonomi bagi Indonesia yang kuat untuk menghadapi dampak ancaman resesi ekonomi sangat strategis.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin dalam dialog Wakil Rakyat Bicara Sawit yang tayang di TVRI, Kamis (16/3) dengan tema Dampak Positif Kinerja BPDPKS bagi Perekonomian Indonesia.
Anggota Fraksi Partai Amanah Nasional (F-PAN) tersebut menjelaskan jika Indonesia saat ini tengah berada pada ruang ekonomi dan politik yang serba tidak menentu. Pasca pandemi covid 19, perekonomian Indonesia belum memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi.
Menurut dia, ancaman resesi ekonomi seperti yang disampaikan IMF (International Monetary Fund) kepada Indonesia sudah seharusnya disikapi dengan baik, salah satunya dengan mendorong BPDPKS agar mampu mewujudkan kelapa sawit Indonesia sebagai pilar ekonomi nasional.
“Kita benar-benar berharap kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk dapat mewujudkan bagaimana pengelolaan kelapa sawit Indonesia dapat menjadi pilar pertahanan ekonomi Indonesia, baik pangan maupun non-pangan,” ujarnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar XI (Kab. Garut, Kab. & Kota Tasikmalaya) itu menilai terdapat sejumlah program bagus oleh BPDPKS, salah satunya adalah pengembangan perkelasawitan rakyat melalui program perejamaan sawit rakyat (PSR).
“Itu sesuatu yang baik dan harus ditingkatkan. Saya sarankan untuk dipermudah proses pengurusanya. Dorong rakyat kita dan dorong kembangkan manajemen PSR yang baik bersama mitra-mitra BPDPKS,” katanya.
Dia juga melihat BPDPKS dapat mengembangkan sektor sarana dan prasarana lebih optimal lagi untuk mendukung proses produksi kelapa sawit. Syukur-syukur hilirnya juga bisa dikembangkan karena BPDPKS dapat mengembangkan kelapa sawit dari hulu ke hilir. “Di sinilah posisi strategis BPDPKS itu,” katanya.
Dia menjelaskan BPDPKS dalam melaksanakan program peremajaan sawit rakyat dan perbaikan sarana dan prasarana pada area kelapa sawit dapat lebh ditingkatkan. Program tersebut dapat membantu Pemerintah yang memiliki anggaran terbatas. “Anggaran BPDKKS bisa dimaksimalkan dalam bidang sarana prasarana kelapa sawit,” ujarnya.
