DEPOK, indonesianews.co.id – Sertipikat tanah digital akan ada versi elektroniknya. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam upaya memodernisasi administrasi tanah di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, menjelaskan masyarakat akan memiliki dua format sertipikat.
Format pertama adalah Sertipikat Hak Atas Tanah yang dipegang dalam bentuk fisik. Format ini tidak berbeda dengan sertipikat tanah yang selama ini kita kenal.
Format kedua, adalah Sertipikat Hak Atas Tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Format ini merupakan inovasi baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola hak atas tanah mereka.
“Dengan adanya sertipikat elektronik, proses administrasi tanah diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot menyimpan dan merawat sertipikat fisik mereka, karena semua data sudah tersimpan secara digital,” jelas Indra Gunawan kepada wartawan Rabu, 6 Desember 2023.
Selain itu, sertipikat elektronik juga dapat membantu mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan sertipikat. Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, hak atas tanah dapat dilindungi dengan lebih baik.
BPN Kota Depok, lanjut Indra, akan memberikan pengenalan sertipikat tanah digital secara berkelanjutan sejalan dengan instruksi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
“BPN Kota Depok akan terus menunjukkan komitmen dalam memodernisasi administrasi tanah untuk kepentingan publik. Dengan dua format sertipikat elektronik yang akan diberikan kepada masyarakat, diharapkan proses administrasi tanah dapat berjalan lebih efisien dan transparan,” paparnya.
Ketika ditanya apa saja keuntungan dari Sertipikat Tanah Digital, Indra Gunawan menjelaskan ada tiga keuntungan yang didapat yakni efisiensi, transparansi, keamanan.
Meskipun menawarkan banyak keuntungan, implementasi sertipikat tanah digital juga memiliki beberapa tantangan, seperti infrastruktur teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Langkah maju dalam modernisasi administrasi tanah di Indonesia cepat atau lambat harus berjalan. Meski masih ada tantangan, yang harus dihadapi, Kementerian ATR/BPN akan terus berkomitmen kerja keras, diharapkan sertipikat tanah digital dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” papar Indra Gunawan.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan Sertipikat Tanah Elektronik dan menyerahkan 2.550.800 sertipikat tanah secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin, 4 Desember 2023. Presiden didampingi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menghargai kecepatan kerja tim Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan bidang tanah di Indonesia. Saat ini, sudah ada 109 juta bidang tanah yang terdaftar.
Presiden juga menjelaskan bahwa sertipikat yang diterima masyarakat dapat digunakan untuk menambah modal usaha melalui lembaga keuangan formal. Namun, ia mengingatkan agar modal usaha yang diperoleh digunakan dengan bijak.
Sementara Hadi Tjahjanto melaporkan bahwa sejak tahun 2017, penyertipikatan tanah telah menambah nilai ekonomi. Penambahan nilai ekonomi dari hasil penyertipikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai Rp 5.988 triliun dan 96% dari nilai tersebut beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan. (Eka)
