Banjarmasin, indonesianews.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Faisol Ali mengambil sumpah dan melantik Pejabat Administrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Notaris Pengganti bertempat di Balai Pertemuan Garuda (BPG) Kanwil Kemenkumham Kalsel, Senin (18/12/23).
Dalam sambutannya, Faisol Ali menegaskan pentingnya menjaga komitmen dalam integritas bagi para pejabat yang baru dilantik. Beliau menyampaikan bahwa integritas adalah modal utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum.
“Pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struktural atau right man on the right place. Pelantikan ini adalah wujud kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara,” pungkas Kakanwil usai mengambil sumpah dan melantik para Pejabat Administrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Notaris Pengganti. Pada kesempatan ini diambil sumpah dan pelantikan kepada para pejabat yaitu:
Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel
1. Harry Indrawan, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung;
2. Yogiyan Noor, Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
3. Akhmad Reza Fahmi, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
4. Sylvia Humaira, Kepala Urusan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
5. Muhammad Khalilurrahman, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
6. Nurdiana, Kepala Subseksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung;
7. Fitriyadi Sukma, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan;
8. Brian Gerhana Diva Andriansyah, Kepala Subseksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin;
9. Abdul Kadir Jailani, Kepala Urusan Tata Usaha pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin;
10. Yoga Armada Dewangga, Kepala Kesatuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau;
11. Yanto Robiyantoro, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan;
12. Eddy Rizali, Kepala Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;
13. Indra Bagus Angkoso, Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin;
14. Ramces Siagian, Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP
1. Wilayah Jabatan Banjarmasin, Alex Sandra, Hamdi, Hairudin, Junaidi;
2. Wilayah Jabatan Banjarbaru, Hidayaturahman;
3. Wilayah Jabatan Tabalong, H. Tazeriyanor;
4. Wilayah Jabatan Hulu Sungai Utara, Mukhtajar Qibli;
5. Wilayah Jabatan Hulu Sungai Selatan, M. Rusmadi Permana.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPOM
1. Wilayah Jabatan Tanah Bumbu, Ronny Setiadi Barita.
Notaris Pengganti
1. Mahya Rafiqa, Notaris Pengganti Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Anastasya Nestiti Putri, Notaris Pengganti Kota Banjarmasin;
3. Riska Annisa Putri, Notaris Pengganti Kabupaten Tabalong;
4. Mulia Rida, Notaris Pengganti Kabupaten Banjar.
Pelantikan Pejabat Administrasi, PPNS, serta Notaris Pengganti ini sebagai bagian dari upaya Kemenkumham Kalsel dalam mengoptimalkan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM. Diharapkan, dengan adanya pejabat yang baru dilantik, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan.
Acara berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan kegiatan ramah tamah dan pemberian ucaan selamat kepada para pejabat. Kemenkumham Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas sebagai bentuk dedikasi dalam mewujudkan sistem hukum yang berkualitas di Kalimantan Selatan. (Eka)
