Jakarta, indonesianews.co.id – Upaya menjaga nama baik perorangan maupun Satuan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra TNI terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, Kodim 0505/Jakarta Timur, menggelar kegiatan pembinaan Netralitas TNI bagi Prajurit, PNS dan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XIX Kodim 0505 bertempat di Aula Makodim, Senin (29/01/2024).
Mewakili Dandim 0505/JT Pasi Log Mayor Inf Agus Bastoro, membuka dan menyampaikan arahan tentang Pembinaan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada TA. 2024 ini dengan mengusung tema ” Melalui Pembinaan Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pemilukada, Kita Wujudkan Profesionalisme TNI Dengan Bersikap Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serta Senantiasa Mendukung Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang Luber dan Jurdil di Seluruh Wilayah NKRI”.
Maka dengan itu Prajurit TNI dibekali buku saku yang telah diberikan dan dipelajari serta pahami isi dari buku saku tentang Netralitas TNI, karena hal tersebut menjadi pedoman bagi anggota TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diwilayah binaan teritorialnya, ucap Mayor Agus.
Letkol Arm Dudung Hasanudin Pabandya Puanter Kodam Jaya selaku Narasumber menyampaikan tentang Netralitas TNI yaitu,“Jaga perilaku sikap tutur kata sebagai seorang Prajurit, oleh karena itu diharapkan tetap menjaga netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada tahun 2024, karena Netralitas TNI merupakan bagian dari komitmen TNI dalam rangka ikut serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kapten Chk Arif Wijayanto tentang Pembinaan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024 yang mengacu kepada buku saku sebagai pedoman terkait Pembinaan Netralitas TNI, antara lain Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada, Implementasi Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada dan Penyelesaian tindak pidana/pelanggaran Pemilu dan Pilkada.
Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
TNI juga mengeluarkan Buku Saku Netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilukada yang berlaku di lingkungan TNI.
*Sejumlah larangan bagi Prajurit TNI, PNS dan KBT selama proses penyelenggaraan Pemilu, yakni :*
1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apa pun berkaitan dengan kontestan Pemilu kepada keluarga atau masyarakat.
2. Secara perorangan atau fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu.
3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu di instansi dan peralatan milik TNI.
4. Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.
5. Secara perorangan, satuan, fasilitas, atau instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu, termasuk memberi bantuan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI.
6. Melakukan tindakan dan atau pernyataan apa pun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
7. Secara perorangan, satuan, fasilitas, atau instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan.
8. Menjadi anggota KPU, Panwaslu, Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye.
9. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.
10. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu.
*Sumber Kodim 0505/Jakarta Timur*
[29/1 12.36] Eka: *Hadiri Rakor Pengamanan Tahapan Pemilu 2024, Pangdam Jaya/Jayakarta : Jakarta Jadi Barometer*
Kodam Jaya-Jakarta Timur. Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan menghadiri rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dalam rangka mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 86 Tanah Abang Jakarta Pusat, Senin (29/01/2024).
Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto S.I.K,. Selain Kapolda, hadir pula dalam acara ini PJ. Gubernur DKI Jakarta Bapak Drs. Heru Budi Hartono, M.M, Kabinda DKI Jakarta Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Perwakilan Anggota KPU DKI Jakarta, Perwakilan Bawaslu DKI Jakarta, Danrem 051/Wkt, Danrem 052/Wkr, PJU Polda Metro Jaya, Asops, Asintel Kasdam Jaya dan Para Dandim Jajaran Kodam Jaya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan dalam sambutannya menuturkan, Rakor Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, sangat penting dilaksanakan mengingat dalam waktu dekat akan diselenggarakan Pemilu 2024 baik pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah.
Mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta sangat vital dan penting sebagai Ibukota Negara sekaligus pusat pemerintahan, “Artinya kita akan menjadi barometer, maka kita harus bersiap dan yakin bahwa pemilihan umum di Jakarta akan berlangsung aman, damai, lancar, dan transparan,” tuturnya.
Saya berharap unsur Kodam Jaya, Danrem dan para Dandim agar terus melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan unsur kepolisian di wilayah masing-masing serta antisipasi sekecil mungkin kerawanan ancaman yang akan terjadi.
Kodam Jaya telah menyusun konsep Operasi membagi menjadi 3 sektor wilayah teritorial yaitu wilayah timur, wilayah barat dan wilayah pusat dengan mem BKO kan personel Kodam Jaya ke jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dengan melaksanakan Pengamanan Statis (static point) dan Pengamanan Mobile (security patrol), menggunakan pola Operasi pengamanan TPS, pengawalan logistik pemilu dan pasukan siap gerak. Ungkap Pangdam.
“Terakhir, mari kita semua bersatu demi kepentingan bersama. Saya yakin dengan kerja sama dan partisipasi aktif semua, kita akan mampu menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mampu mewujudkan Visi dan Misi kita untuk masa depan yang lebih baik,” harap Pangdam.
Dalam kesempatan tersebut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto S.I.K menyampaikan Polda Metro Jaya melibatkan 162.000 personil gabungan yang terdiri dari Personil TNI dan Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024, melalui “Operasi Mantap Brata Jaya” diharapkan dengan kekuatan yang ada saat ini dapat mengcover secara maksimal seluruh TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya. (Eka)
