Banjarmasin, indonesianews.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI menggelar agenda penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Kalsel, yang meliputi UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian, Rabu (21/2/24)
Dalam acara yang dipandu oleh Eko Sulistiyono selaku Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi ini, narasumber dari Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham RI memberikan paparan terkait indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Kerja RB dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Paparan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai evaluasi kinerja dan kemajuan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hendy Emil beserta para Perwakilan dari tim Zona Integritas (ZI) setiap UPT yang hadir langsung maupun melalui medi virtual dengan penuh antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi guna mengoptimalisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dan Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham RI, diharapkan upaya penguatan reformasi birokrasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi kerja di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Acara ini menjadi wadah penting bagi Kanwil Kemenkumham Kalsel dan semua UPT di dalamnya untuk memperkuat komitmen terhadap reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja. (Eka)
