Rembang, Indonesianews.co.id
Ribuan nelayan yang tergabung dalam beberapa organisasi Geruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kabupaten Rembang pada hari Rabu,(11/01/2023) pagi.
Demonstrasi yang dilakukan nelayan di depan Gedung DPRD Kabupaten Rembang berjumlah 3.000 orang dari Kecamatan Kaliori hingga Kecamatan bagian Timur.
Demonstran mengajukan beberapa tuntutan. Adapun tuntutan nelayan di Kabupaten Rembang yakni meminta tambahan dari WPP 712 naik menjadi WPP 713 serta menolak pasca produksi index 10 persen.
Wakil Ketua Asosiasi Baita Adiguna, Sugiyanto mengatakan demo nelayan yang dilakukan di depan Kantor DPRD Kabupaten Rembang tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Rembang.
“Demo saat ini karena kurangnya perhatian dari pemerintah mulai DPRD hingga Bupati Rembang termasuk juga Dinas Perikanan Rembang,” katanya.
Ia menambahkan, dalam penyelenggaraan aksi demo yang akan dilakukan di seluruh Indonesia sebelum melaksanakan aksi demo tersebut disetiap daerah harus menyelenggarakan aksi demo dulu di masing-masing daerah.
“Tuntutan kami terhadap pemerintah yaitu pajak yang 10 persen sangat-sangat memberatkan para nelayan. Kami meminta diturunkan.Dari PDKP perijinan nelayan hanya diberi wilayah 711 dan 712 karena berpengaruh dari pendapatan. Kami meminta naik menjadi 713 ,” paparnya.
“Jika WPP dari 712 menjadi 713 maka pendapatan para nelayan akan kembali semula seperti dulu lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, aksi demo yang kami lakukan dengan menutup jalan pantura maksudnya agar mendapat perhatian dari pihak keamanan , Pemerintah daerah, Bupati Rembang dan Dinas.
Perwakilan nelayan cantrang , Hadi saat di wawancarai awak media meminta agar pemerintah mendengarkan jeritan para nelayan khususnya nelayan di Kabupaten Rembang.
“Bapak pemerintah dengarkan jeritan para nelayan. Kami para nelayan sangat tersiksa dengan peraturan bapak pemerintah. Mohon dengarkan kami,” ungkapnya.
Bupati Rembang H. Abdul Hafidz saat bertemu nelayan mengatakan akan menyalurkan aspirasi masyarakat nelayan Rembang kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin bersama-sama nelayan melalui perwakilan kita dampingi menyampaikan aspirasi menghadap pemerintah pusat,” kata Bupati Rembang.(Ahmtd/Trisno).
