SEMARANG – Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa pendidikan berpikir kritis kepada masyarakat harus terus dilakukan, agar demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila terus terwujud.
Hal itu dia ungkapkan dalam acara Diskusi Kebangsaan yang diadakan oleh Gerakan NKRI Sehat, di Semarang, Jumat (10/11/2023).
Hadir dan juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Arief Hidayat yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta peserta dari berbagai kalangan, seperti budayawan, akademisi, serta wartawan.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus selalu berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.
“Dan bukan hanya sekedar nilai yang dihafalkan, tetapi nilai-nilai itu menjadi rasa, menjadi tingkah laku dan ucapan serta perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu inti demokrasi Indonesia,” tuturnya.
Benny juga menambahkan bahwa keadaban demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila bisa dibuat jika ada kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
“Semuanya jadi pengawas dari yang lainnya. Sekarang, jika masyarakat malah terbelenggu dan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, seharusnya kita tidak hanya diam, kita harus mengoreksi, untuk mengembalikan keadaban demokrasi,” katanya.
Benny menyoroti isu-isu yang menerpa jelang penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini.
“Masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika dilihat ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum; jangan lagi diam saat diintervensi pemerintah ataupun pasar. Hukum itu tidak bisa dikendalikan diluar norma etis, karena pelanggaran etis itu cacat moral, artinya nilai Pancasila diabaikan,” tegasnya.
Pakar komunikasi politik ini pun menyerukan agar selalu waspada dan raising awareness akan keadaan bangsa dan negara terus dipupuk.
“Publik harus sadar bahwa mereka berhak untuk diberikan pendidikan sebagai masyarakat yang kritis dan cerdas, terutama jika kita berbicara dalam hal penggunaan hak memilih dalam pemilu yang akan datang,” ungkapnya.
“Misalnya saat memilih pemimpin dan wakil rakyat, pintar-pintarlah melihat siapa yang menjadi calon-calonnya harus check and recheck prestasinya, track recordnya, apa saja yang sudah mereka lakukan, apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengatur negara ini,” lanjut Benny.
Dia pun mengingatkan, di saat menyambut pesta demokrasi ini, agar memilih mereka yang menunjukkan Pancasila sebagai rasa dalam hidup mereka.
“Pemimpin yang bisa menjaga kestabilan, persatuan, dan humanis, yang punya Pancasila dalam tindakan, gugus insting dan memiliki hati. Pemilu kita harus jujur dan adil, semua harus menjadi kritis untuk memilih pemimpin yang memang paling baik,” ujarnya.
Benny pun menutup dengan sebuah pernyataan.
“Jangan saling salah menyalahkan, sekarang kita didik diri kita dan sekeliling kita untuk menjadi kritis. Jangan sampai kita masuk perangkap dan tidak mampu membangun kekritisan. Selama ada akal sehat dan nalar demokrasi, kita selamat dari kehancuran demokrasi,” kata Benny.
Sementara itu Salah satu hakim MK, Arief Hidayat pun menyatakan Pancasila adalah harta yang berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Negara kita ini negara aneh menurut dunia global. Pancasila itu karunia Tuhan YME yang dikaruniakan lewat Founding Fathers kita. Saya sering membaca Pembukaan UUD 1945, dan saya menemukan sebuah cita-cita: manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan memiliki karunia,” jelasnya.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menyerukan agar semua masyarakat melestarikan Pancasila.
“Tugas kita yaitu harus mewariskan Pancasila. Keteladanan para Founding Fathers ini juga harus kita teruskan. Tugas kita melestarikan Pancasila, dan demokrasi Indonesia dengan nilai Pancasila harus terus digaungkan,” ungkapnya.
Arief juga menjelaskan agar pelestarian nilai Pancasila dalam semua aspek harus terus dilakukan.
“Kita sudah sampai konsolidasi demokrasi, harus kita jaga jangan sampai mundur lagi menjadi tidak demokrasi. Rawat yang sudah ada, tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Salah langkah, kita akan mundur dari kemajuan yang sudah ada” pungkasnya. (Eka)
