Banjarmasin, indonesianews.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 yang diikuti oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kalsel ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, Kamis (22/2/24).
Pada kegiatan ini Faisol Ali menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan penerapan SPIP yang terintegrasi.
“Pemahaman yang baik mengenai SPIP dan pelaksanaan RB, keduanya harus terintegrasi dengan baik guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, transparan, dan berintegritas,” ucap Faisol dalam sambutannya dihadapan para peserta yang berhadir secara luring dan daring.
Tujuan utama dari kegiatan ini, lanjut Faisol Ali, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan kantor wilayah tentang pentingnya SPIP dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab di dalam organisasi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Abdul Karim selaku Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat, narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Nasrudin Nurdiansyah selaku Koordinator Pengendali Teknis Wilayah III yang berhadir secara daring.
Secara khusus pada kesempatan Tim Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI berhadir langsung untuk memberikan penguatan dan diskusi bersama para peserta dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 yang dilaksanakan bertempat di Ballroom Swiss-Belhotel Banjarmasin.
Pada kesempatan ini Faisol Ali selaku Kakanwil juga memberikan apresiasi kepada tim yang selama ini telah berkomitmen dan bekerja keras dalam proses pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi (RB) menuju WBK/WBBM.
Ia menjelaskan bahwa pemaparan materi dan pendampingan yang diberikan pada kegiatan ini dapat menjadi dukungan vital bagi terlaksananya program-program strategis yang telah ditetapkan.
“Tim RB dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan Ditjen Imigrasi turut hadir di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024, tentu dengan ini kita berharap agar pemenuhan data dukung kedepannya dapat mencapai 100% dan kualitasnya ditingkatkan untuk mencapai status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kanwil dan UPT se-Kalsel,” ucap Kakanwil.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian yang juga merangkap sebagai Plt. Kepala Divisi Administrasi, Junita Sitorus, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang hadir secara daring.
