JAKARTA, indonesianews.co.id – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjadi salah satu narasumber pada kegiatan temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka akselerasi intervensi serentak dalam percepatan penurunan angka stunting yang diselenggarakan secara luring, beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BKKBN RI; Sekretaris Utama BKKBN RI; Dirjen Bina Pembangunan Daerah; Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang PMK; Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan; Wakil Gubernur Jambi; Walikota Semarang; Kepala Kesbangpol Mewakili Pj. Gubernur Jawa Tengah; dan Ketua TPPS Tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo yang membuka acara, menyampaikan kunci keberhasilan gerakan penurunan stunting yaitu kualitas pelaksanaan yang melibatkan seluruh kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga desa, mulai dari tenaga kesehatan, penyuluh KB, dan TP PKK hingga kader Posyandu.
“Oleh sebab itu, diperlukan komitmen untuk melakukan pengukuran yang akurat menggunakan alat antropometri terstandar yang telah dikalibrasi; melatih kader untuk melakukan penimbangan dan pengukuran yang benar; dan memastikan pelaksanaan intervensi pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang tepat sasaran disertai dengan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan,” terang Hasto, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Senin (1/7/2024).
Sementara itu, Kepala Kesbangpol mewakili Pj. Gub Jawa Tengah menyampaikan data yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Jawa Tengah, inputan data SI GIZI terpadu sudah mencapai 96,03% atau 2.072.592. Untuk itu, perlu lebih dioptimalkan target inputan data hingga tercapai 100%.
“Harapanya melalui pertemuan ini dapat mengidentifikasi praktik baik dari daerah terkait dengan percepatan penurunan stunting, mengidentifikasi tantangan yang terjadi di lapangan, serta dapat meningkatkan motivasi dan semangat dari berbagai komponen bahwa Jawa Tengah,” katanya.
Berkaitan dengan implementasi Lima Pilar Stranas Percepatan Penurunan Stunting, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengatakan bahwa sudah ditetapkan delapan aksi konvergensi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan Pemda dalam penyelenggaran percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan, mulai dari proses perencanaan hingga proses penganggaran.
“Pemerintah melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting untuk mendeteksi dini masalah gizi; memberikan edukasi pencegahan stunting; serta melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi,” jelas Restuardy.
Lebih lanjut, Restuardy meminta Pemda untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan memastikan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita di wilayah kerjanya. “Pemda memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu dan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita,” imbuh Restuardy.
Deputi III Kemenko PMK menyampaikan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting yang bertujuan untuk Identifikasi masalah gizi secara dini; meningkatkan kualitas data untuk kebijakan; memperkuat intervensi dan program kesehatan; memperluas cakupan Posyandu; edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat/sasaran; mendorong kolaborasi lintas sektor dan antarpemangku kepentingan; serta merevitalisasi Posyandu dengan peralatan terstandar dan kader terlatih untuk pelayanan kesehatan yang optimal.
Sementara itu, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes menyampaikan posisi progress triwulan 1 tahun 2024 yang saat ini masih on track, tetapi membutuhkan upaya memastikan terus meningkat untuk dapat tercapai pada akhir tahun 2024. Terdapat pengurangan 1,201,245 balita stunting dan penambahan 1,209,697 balita stunting baru pada 2023.
Terakhir, penyampaian paparan praktek baik percepatan penurunan stunting oleh Ketua TPPS Provinsi Jambi, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB dan TPPS Desa Sidoluhur Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.
